WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menekankan bahwa pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan, membangun kesadaran masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor vital, termasuk ketahanan pangan.
Hal itu disampaikannya dalam sambutannya di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Minggu (9/2/2025) pagi.
“Tanpa pers yang berkualitas, kebijakan pangan bisa kehilangan transparansi. Tanpa jurnalisme berbasis data, masyarakat bisa terjebak dalam miskomunikasi dan tanpa narasi yang kuat, kearifan pangan lokal bisa terkikis oleh globalisasi,” ujar Fadli.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berpenduduk tinggi dalam ketahanan pangan, terutama pada tahun 2024.
“Perubahan iklim, fluktuasi produksi beras, gangguan rantai pasok, dan volatilitas harga bahan pokok menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas pangan nasional,” katanya.
Namun, menurut Fadli Zon, di balik tantangan ini terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional dengan berbagai langkah strategis, di antaranya adalah modernisasi teknologi dan digitalisasi sistem pertanian, revitalisasi cadangan pangan strategis, stabilisasi harga gabah dan peningkatan kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan berbasis budaya.
Fadli Zon juga menegaskan pentingnya ketahanan pangan yang berakar pada kearifan budaya bangsa.
“Di Bali, misalnya, sistem irigasi subak bukan hanya metode pertanian, tetapi juga manifestasi budaya gotong royong serta keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas,” jelasnya.
Sistem ini telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 2012.
Berbagai model pangan lokal juga dapat menjadi solusi berkelanjutan, seperti sagu di Papua dan Maluku, ubi dan jagung di Nusa Tenggara, serta sistem minyak padi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
“Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya warisan, tetapi juga solusi bagi ketahanan pangan masa depan,” ucap Fadli.
Ketahanan pangan berbasis budaya harus menjadi bagian dari strategi nasional agar kita tidak hanya swasembada, tetapi juga berdaulat secara ekonomi dan identitas.
