WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pembahasan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi. Pembahasan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. "Itu Badan Gizi yang membahas bersama Menteri Keuangan dan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Anggaran totalnya Rp 71 triliun, tetapi detailnya bisa langsung ditanyakan ke mereka," ujar Zulhas seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Senin (2/12/2024). BACA JUGA:Presiden Prabowo Ketok Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Bukan Rp 15 Ribu Tapi Rp 10 Ribu per Hari Meski tidak ikut membahas anggaran, Zulhas menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi nantinya akan menjadi tanggung jawabnya. Anggaran Masih Tahap Simulasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan bahwa besaran anggaran Rp 10.000 per porsi masih dalam tahap simulasi. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025, dengan uji coba berlangsung hingga akhir 2024. "Angka tersebut hasil perhitungan yang tidak gegabah. Pemerintah tetap memastikan bahwa kebutuhan minimum gizi terpenuhi," jelas Cak Imin. Cak Imin juga menyebutkan bahwa pelaksanaan program akan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua dan sekolah, untuk memastikan keberhasilan distribusi makanan bergizi gratis. Rp 10.000 Cukup Bergizi Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah awalnya mengusulkan anggaran Rp 15.000 per porsi, namun terpaksa menyesuaikan menjadi Rp 10.000 karena keterbatasan dana. BACA JUGA:Presiden Turunkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10 Ribu, Begini Penjelasannya: "Kita hitung Rp 10.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil di daerah-daerah," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024). Program makan bergizi gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, besaran anggaran dan pelaksanaannya tetap menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya memastikan kualitas makanan bergizi sesuai kebutuhan.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad