WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menyoroti turunnya partisipasi pemilih selama Pilkada Serentak 2024. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menduga, terdapat anomali terkait keputusan Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak dilakukan di tahun yang sama. "Kami sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat. Misalnya, dekatnya jadwal pileg, pilpres dengan pilkada itu juga membuat dorongan partisipasi pemilih menjadi rendah," kata Rifqinizamy dikutip Wartabanjar.com dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu (01/12/2024). Politikus Partai NasDem itu memastikan, Komisi II DPR akan mengkaji kembali keserentakan pemilu. Ia juga melihat, ada limitasi terhadap kandidat calon terpilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Baca juga: Tanggapan Menteri Sosial Terkait Peluang Mengambil Alih Uang Donasi Agus Salim "Hal-hal seperti ini membuat kontestasi terbatas dalam konteks para kandidat. Bisa jadi kalau kita melakukan riset mendalam berpengaruh terhadap dukungan publik dalam konteks Pilkada," ucapnya. Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, Parlemen akan melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. "Ya kami lagi evaluasi tentang partisipasi pemilih ya. Terutama di Jakarta yang mengalami penurunan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Sementara, Lembaga survei Charta Politika membeberkan, catatan penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Partisipasi pemilih Pilkada 2024 hanya 58 persen, sementara Pilkada DKI 2017 berada di atas 70 persen. Baca juga: Pergerakan Masyarakat Saat Nataru Sangat Tinggi, Menhub Pastikan Cek Simpul Transportasi "Kami mencatat, tingkat partisipasi yang menurun di DKI Jakarta, di mana kemarin itu di tahun 2017 ada sekitar 72 persen. Ada peningkatanlah pada saat itu, tapi pertarungan hari ini itu menurun di 58,14 persen," kata peneliti Charta Politika, Dadang Nurjaman, di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). (Sidik Purwoko)