WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, yang dikenal dengan julukan "Mr. Clean," kembali menunjukkan keberaniannya. Seperti dikutip di Inilah.com, sebanyak 11 pegawai Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk seorang direktur, resmi dicopot karena terlibat dalam pengadaan pupuk palsu. Langkah tegas ini menuai apresiasi sekaligus dorongan untuk melakukan audit besar-besaran. BACA JUGA:Mentan Amran Cabut Izin dan Blacklist Perusahaan Pemalsu Mutu Pupuk, Kerugian Petani Rp 3,23 Triliun Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi komitmen Mentan dalam membersihkan lembaganya dari oknum nakal yang merugikan petani. “Saya mendukung penuh langkah Mentan untuk mencopot ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu, seret mereka ke ranah hukum agar petani tidak lagi dirugikan,” ujar Rajiv dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024). Rajiv juga mendesak audit menyeluruh terkait pengadaan pupuk. Ia menyoroti kualitas pupuk yang diproduksi oleh empat perusahaan pemenang tender, yang kandungan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK) ternyata di bawah standar minimum 15 persen. Mentan Pecat Pegawai Hingga Blacklist Perusahaan Dalam konferensi pers, Mentan, Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencopotan terhadap 11 pegawai Kementan yang terlibat pengadaan pupuk palsu. “Ada pegawai yang memproses semua lelang ini. Kami nonaktifkan 11 orang, mulai dari direktur, eselon II, III, hingga staf,” tegas Amran, Selasa (26/11/2024). Selain itu, Kementan juga menindak 27 perusahaan produsen pupuk di bawah standar, dengan empat perusahaan sudah di-blacklist. Kerugian akibat pupuk palsu ini diperkirakan mencapai Rp600 miliar, sementara pupuk berkualitas rendah menyebabkan kerugian hingga Rp3,2 triliun. Audit dan Bersihkan Mafia Pupuk Rajiv menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memberantas mafia pupuk. Ia mendesak pengadaan pupuk ke depannya dilakukan secara ketat melalui sistem e-katalog atau penunjukan langsung (PL) yang lebih transparan. “Kualitas pupuk harus dipastikan sesuai standar. Jangan sampai mafia pupuk merusak program swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rajiv. Petani Harus Dilindungi Tindakan tegas ini menjadi angin segar bagi petani Indonesia yang selama ini dirugikan oleh ulah produsen pupuk nakal. Ke depan, pengawasan ketat dan audit menyeluruh diharapkan mampu menjamin kualitas pupuk demi keberhasilan program pertanian nasional.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad