WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupa mengatasi penurunan permukaan tanah (land subsidence). Upaya itu menyusul ancaman dampak banjir rob bagi masyarakat pesisir utara Jakarta. Menteri PU Dody Hanggodo bersama wakilnya Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta (Giant Sea Wall) Tahap A Jakarta. Kunjungan dilakukan di Plaza Kalibaru, Stasiun Pompa Ancol Sentiong dan Tanggul Pantai Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (04/11/2024). Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur pengaman pantai utara Jakarta ini dilakukan karena ancaman bencana banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan tingginya aktivitas pengambilan air tanah. “Kita berupaya agar menyelamatkan jiwa manusia, jiwa masyarakat saudara-saudara kita yang telah menghuni lokasi ini dari dulu. Saya sebagai Menko Infrastruktur, ingin meyakinkan bersama-sama dengan Menteri PU dan jajaran agar pembangunan ke depan itu selalu diorientasikan pada upaya meningkatkan keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat,” kata Menko AHY seperti dikutip Wartabanjar.com. Baca juga: Densus 88 Anti Teror Tangkap Tiga Terduga Teroris Anshor Daulah Jateng Oleh karena itu, Kementerian PU dan stakeholder terkait terus berupaya melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation) untuk menanggulangi dampak banjir rob. Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II. Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir. Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Serta, dilakukan normalisasi sungai ciliwung dan pembangunan sudetan sungai ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah. Sementara Dody Hanggodo menerangkan, Kementerian PU juga perlu dukungan dari berbagai pihak dalam upaya penanggulangan banjir rob dan land subsidence, termasuk pemda dan masyarakat. Terlebih, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Baca juga: Pemkab Batola dan Ombudsman Kalsel Kembali Temukan 23 Titik Kabel FIber Optic Semrawut “Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi. Sebab, mereka yang memiliki kewenangan terkait area. Kemudian, Kementerian PU akan mempersiapkan infrastruktur penyediaan air bersihnya. Dan perlu kerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk membangun jaringan atau saluran ke masing-masing rumah,” terang Menteri Dody. (Sidik Purwoko)