WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Penilaian masyarakat terkait Suistainable Development Goals (SDG’s) alias Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai merosot. Sementara sejumlah capaian kemajuannya juga dianggap stagnan.
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelesaikan People’s Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap Implementasi Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kajian ini merangkum penilaian dan rekomendasi dari 110 organisasi masyarakat sipil (OMS) dari Aceh hingga Papua pada praktik SDGs di Indonesia.
Bona Tua P. P, Program Manager SDGs INFID menyebut, secara umum, masyarakat sipil memberikan penilaian rendah di akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Skor capaian SDGs tahun 2024 merosot dari nilai 27 dibandingkan skor tahun 2022 yang mendapatkan nilai 39.
Selain itu, kemajuan pencapaian 17 tujuan SDGs juga terlihat stagnan. Padahal, Pemerintah RI hanya memiliki sisa 6 tahun hingga 2030, yaitu target tercapainya SDGs secara global. Hasil ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (02/08/2024).
“Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi pekerjaan rumah yang berat dalam hal pembangunan berkelanjutan dari Presiden Jokowi. Revisi rencana aksi nasional dan daerah SDGs yang akan disesuaikan dengan Presiden dan Kepala Daerah terpilih perlu dilakukan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik dengan non pemerintah. Hal ini akan membantu akuntabilitas program pemerintah sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir, termasuk juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan daerah masing-masing.” tutur Bona seperti dikutip Wartabanjar.com.
Kajian dilakukan melalui survei, wawancara mendalam dan diskusi terarah dengan 110 OMS dari berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat 10 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, di mana metode penelitian ini juga digunakan oleh OMS di sejumlah negara, seperti Mongolia, Finlandia, Fiji, Brazil, Afrika Selatan, dan lainnya.
“Dari 17 tujuan SDGs, penelitian ini mengelompokkan menjadi 4 pilar utama; pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.” jelas Abdullah Faqih, peneliti kajian People Scorecard 2024.
Pada pilar pembangunan sosial (isu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender), capaiannya menempati kategori “kemajuan rendah” dengan nilai 31 atau turun dari survei PSC 2022 dengan skor 40. OMS menilai bahwa implementasi di tingkat nasional dan adanya lembaga dengan mandat yang jelas (misalnya Bappenas) sudah cukup baik dengan skor 38.
Sebaliknya, pada indikator “transparansi dan akuntabilitas” serta “mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan” mendapatkan skor yang rendah dari OMS, yaitu 25 dan 22. Sejumlah isu yang disorot masyarakat sipil, misalnya masih banyaknya unpaid care work atau kerja keperawatan yang tidak dibayar terjadi di banyak wilayah.
Pada pilar pembangunan ekonomi mendapatkan skor 26 yang juga termasuk ke dalam kategori “kemajuan rendah”. OMS menilai indikator “rencana pembangunan nasional untuk TPB” dengan nilai tertinggi (38), namun untuk “kesadaran publik dan pengembangan kapasitas” nilainya terendah (20). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pasca COVID19, menunjukkan tren yang positif. Namun, ketimpangan ekonominya dinilai melebar yang terlihat dari indeks gini rasio dengan adanya peningkatan sebesar 0,39 pada Maret 2023.
