WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Relawan Pro Jokowi alias Projo menyoroti pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning yang menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sindiran itu terkait menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menyesalkan pernyataan Ribka Tjiptaning, yang notabene seorang politisi sekaligus anggota DPR. "Menurut kami apa yang disampaikannya di depan audiens yang cukup banyak itu tidak pantas dari aspek apapun itu tidak bisa diterima, walaupun dia adalah pimpinan partai politik, dia adalah anggota dewan," kata Panel Barus dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, Jakarta, Sabtu (27/07/2024). Menurut Panel ucapan Ribka itu sangat tidak sopan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai sekaligus pejabat publik. Seharusnya Ribka bisa menyampaikan ucapan yang sifatnya mendidik masyarakat. Baca juga: Tegas Perangi Judi Online, Soal Sosok T, DPP Projo: Salah alamat! "Ini tidak sopan ya, tidak etik ya, tidak etis dia sampaikan seperti itu jadi kita menyesali kalau sampai ada seorang anggota dewan, pejabat publik bicara seperti itu, itu tidak mendidik," katanya seperti dikutip Wartabanjar.com. Panel juga menyoroti ajakan Ribka untuk melawan Jokowi sebagai sesuatu yang tidak tepat. Karena kapasitas Jokowi merupakan Presiden RI yang dipilih mayoritas masyarakat Indonesia. Apalagi Partai Banteng tempat bernaung Ribka juga mencalonkan Jokowi sebagai Presiden RI. "Saya berharap, saya menyampaikan ya pada siang hari ini, lebih baik Mba Ning ya introspeksi aja lah, ya, supaya bisa tetap berjuang untuk kepentingan rakyat, gitu lho," ucap Panel. Panel menilai, ujaran-ujaran yang dilontarkan Ribka terhadap Jokowi imbas dari kekalahan PDIP di Pemilu Presiden 2024 lalu. Baca juga: Pengamat Ekonomi Sebut Harga BBM Nonsubsidi Harus Naik "Ini bisa jadi juga jadi imbas kekalahan. Bisa jadi juga, imbas kekalahan, imbas kekecewaan, imbas ketidak terpilihan pada pileg kemarin, tapi jangan dibuangnya di sini, jangan ditumpahkannya di urusan yang seperti ini. Karena ini enggak etik kalimat yang disampaikan itu, ya," kata Panel. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), tidak akan terjadi reformasi di Indonesia. PDI Perjuangan (PDIP) mengeklaim peristiwa itu menjadi tonggak terjadinya reformasi, pada Mei 1998. Untuk diketahui, Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan secara paksa Kantor DPP PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada 27 Juli 1996 silam. Ribka menyebut, reformasi telah mengubah total sistem birokrasi di Indonesia. Dengan adanya reformasi, semua kalangan masyarakat bisa menjadi pemimpin. Baca juga: Jadwal Tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu 27 Juli "Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati/walikota," ungkapnya. Ribka kemudian menyindir Presiden Jokowi yang diketahui profesi orang tuanya merupakan seorang tukang kayu. "Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong," ujar Ribka. Selain itu, Ribka juga menilai, reformasi juga menciptakan kebebasan pers di Indonesia. Mengingat di zaman orde baru, kebebasan pers terbelenggu oleh penguasa. "Inget juga dulu karena kasus 27 Juli ada kebebasan pers, cabut dwifungsi ABRI. Sekarang dwifungsi ABRI mau dikembalikan lagi, bahkan lebih binal, lebih biadab," kata Ribka. (Sidik Purwoko) Baca juga: Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Ditarik ke Mabes Polri, Enam Kapolda Alami Mutasi Editor: Sidik Purwoko