WARTABANJAR.COM, CIREBON – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang terlibat dalam program penurunan angka stunting (gangguan pertumbuhan pada anak). Upaya itu dilakukan lewat penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Karena itulah PUPR mengajak perguruan tinggi ikut berperan dalam program tersebut.
“Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon ini yang akan melaksanakan kuliah kerja mahasiswa (KKM) ke lapangan, kita dorong untuk dapat menjadi agen pendamping program pengentasan stunting,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pada pembekalan KKM di Universitas Muhammadiyah Cirebon mewakili Menteri PUPR, Sabtu (13/07/2024).
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan apresiasinya terhadap tema KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2024 yang salah satunya mengangkat isu tentang
penanganan stunting dan kecakapan SDM perempuan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Kantor Imigrasi Denpasar Tindak Tegas 10 WNA Nakal
“Dalam mewujudkan penurunan stunting kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sesuai tugas dan peran masing-masing. Khusus Kementerian PUPR mendukung akses air bersih dan sanitasi melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Program ini bersifat inklusif dengan keterlibatan seluruh masyarakat termasuk perempuan dan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan,” kata Zainal Fatah seperti dikutip Wartabanjar.com.
Dikatakan Sekjen Zainal Fatah, selain program perbaikan gizi, pada dasarnya yang harus diperbaiki adalah ketahanan pangan masyarakat secara mandiri. “Selanjutnya adalah infrastrukturnya, tidak mungkin punya makanan yang sehat kalau airnya tidak sehat. Demikian juga dengan sanitasi yang baik diperlukan air yang bersih,” ujarnya.
Tercatat, pada periode 2018-2023, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 19.126 Lokasi dengan anggaran Rp 4,78 triliun. Untuk SANIMAS, pada periode 2018-2023, telah dilaksanakan di 5.989 lokasi yang sebagian besar merupakan kabupaten/kota prioritas penanganan stunting dengan biaya Rp2,2 triliun, dengan jumlah balita stunting penerima manfaat sebanyak 18.747 jiwa.
