“Contoh nyata dari tantangan ini dapat dilihat dalam beberapa kasus besar di Indonesia, di mana keputusan Polri dalam menangani kasus yang terkait penguasa dan pengusaha menimbulkan kontroversi serta menciptakan persepsi bias di masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habib Aboe mengingatkan ujian besar bagi Polri saat membuktikan netralitas dan profesionalisme dalam penanganan setiap kasus guna menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah menghadapi kritik atas isu-isu penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak reputasi institusi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik,” singkapnya.
Baca juga: Divisi Humas Polri Gelar Khataman Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-78
Ia berpendapat, implikasi dari kepercayaan publik yang rendah terhadap Polri sangatlah besar. Ketika masyarakat tidak percaya pada institusi penegak hukum, mereka cenderung menghindari interaksi dengan polisi dan mencari keadilan lewat cara yang tidak resmi atau malah ilegal.
“Sebaliknya, jika kepercayaan publik tinggi, masyarakat akan lebih cenderung untuk bekerja sama dengan Polri, melaporkan kejahatan, dan mendukung upaya penegakan hukum,” lanjutnya.
Bendahara Fraksi PKS DPR ini pun mengaku netralitas dan profesionalitas bukan hanya tentang bagaimana Polri beroperasi, tetapi bagaimana Polri memandang dirinya sendiri dalam konteks masyarakat lebih luas.
Baca juga: Divisi Humas Polri Gelar Khataman Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-78
“Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan pelayanan publik, Polri dapat memperkuat fondasi kepercayaan publik yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang sejati,” tuturnya. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
