Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Kalsel yang belum melaksanakan penginputan data terhadap aplikasi SIPJAKI sampai saat ini.
“Oleh karena itu, kegiatan pelatihan serta penggunaan aplikasi SIPJAKI dengan baik dan benar sangat diperlukan agar seluruh kabupaten/kota dapat melaksanakan tugas mereka dalam pengelolaan aplikasi tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam pengelolaan aplikasi SIPJAKI. Sebagai koordinator tim pembina jasa konstruksi kabupaten/kota, provinsi diharapkan dapat melakukan monitoring secara berkala agar penginputan data yang dilakukan oleh OPD sub-unit jasa konstruksi dapat berjalan dengan optimal.
“Hal ini tentunya akan dapat mempercepat proses pembinaan jasa konstruksi dan meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi,” ungkapnya.
Selain itu, Pelatihan SIPJAKI ini harus dilakukan secara berkala agar pengetahuan dan penggunaan aplikasi SIPJAKI selalu ter-update.
“Pembinaan jasa konstruksi yang baik dan benar akan memberikan dampak yang sangat positif dalam pembangunan fisik di Kalsel, sehingga akan membantu percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (ernawati/mc)
Editor: Erna Djedi
