Baca juga: Presiden Jokowi Berharap Hari Kenaikan Yesus Kristus Jadi Inspirasi Nilai-Nilai Kasih
Tahun 2023, angkutan umum di Jabodetabek mengangkut sebanyak 2.454 juta penumpang per hari. Kecenderungan jumlah penumpang angkutan umum di Jabodetabek, jumlah penumpang Transjakarta mencapai 1,17 per hari. Kemudian disusul KRL sebanyak 952.000 penumpang, MRT 278.955 penumpang, LRT Jabodebek 29.971 penumpang, LRT Jakarta 2.749 penumpang, Transjabodetabek 1.924 penumpang, JR Connection7.717 penumpang dan layanan Bus Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang.
KRL Jabodetabek memiliki 5 koridor dengan panjang 231,83 km dan 81 stasiun. Selanjutnya, MRT Jakarta (1 koridor, 15,60 km dan 13 stasiun), LRT Jabodebek (2 koridor, 41,68 km dan 18 stasiun), LRT Jakarta (1 koridor, 5,77 km dan 6 stasiun), BRT TransJakarta (39 koridor, 1.400,51 km dan 252 unit halte), feeder TranJakarta (64 koridor, 1.371,03 km , 5.872 halte/bus stop), TransJabodetabek (106 koridor, 4.632,41 km, 62 halte), Jabodetabek Residence Connection/JRC (59 koridor, 2.236,13 km dan 89 halte), Jabodetabek Airport Connection/JAC (53 koridor, 2.577,21 km dan 53 halte), Trans Pakuan di Bogor (4 koridor, 98,70 km dan 136 halte) dan Kereta Cepat Whoosh (1 koridor, 142,30 km dan 1 stasiun).
Baca juga: BREAKING NEWS Temuan Mayat di Jalan Pangeran Banjarmasin
Penguatan kebijakan
Dalam membangun ekosistem transportasi publik, khususnya yang berbasis listrik atau baterai, pemerintah perlu menguatkan kebijakan dengan menetapkan transportasi publik sebagai prioritas wajib dan dasar pelayanan masyarakat.
“Untuk itu, perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam revisi itu, perhubungan harus masuk kebutuhan dasar. Revisi perlu menyertakan penguatan peraturan daerah angkutan umum, yaitu 5 persen untuk angkutan umum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri perlu memasukkan pedoman untuk mencari pembiayaan angkutan massal,” katanya.
Seiring dengan penguatan kebijakan dasar pelayanan masyarakat, mau tak mau pemerintah daerah akan memprioritaskan pengadaan kendaraan hingga rute. Sarana dan prasarana yang terbangun ini akan membuat masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal
Dalam membangun ekosistem itu pula, pemerintah memang perlu melakukan kolaborasi lintas sektor, seperti dengan perbankan dan pengembang perumahan, khususnya di wilayah Bodetabek. Meski begitu, tetap transportasi publik harus disubsidi oleh pemerintah karena ini bagian dari kewajiban pemerintah.
“Selain lintas sektor, agar terwujud ekosistem bertransportasi massal, perlu ada juga kolaborasi dari tingkat Kementerian kondisi transportasi publik masih buruk karena di level kementerian tidak sejalan akibat kepentingan atau ego sektoral,” katanya.
Kemenperin justru melakukan kebijakan dengan kendaraan pribadi listrik, seharusnya yang diperluas dan diperbanyak kendaraan angkutan umumnya. Kemenperin justru mendorong untuk membeli motor listrik, padahal kebutuhannya adalah transportasi umum. Jumlah kendaraan bermotor ini sudah sangat tinggi di Jabodetabek. Sementara populasi kendaraan umum makin berkurang dan usia produktif menurun.
Baca juga: Shin Tae-yong Janji Tampilkan Permainan Berbeda Lawan Guinea
Kemenperin memiliki program insentif kendaraan listrik sebesar Rp 12,3 triliun. Namun, program itu dinilai kurang jelas karena tidak merinci jenis kendaraannya. Lalu, Kemenperin menambah program dengan membeli bus dalam dua tahun anggaran 2023-2024 sebanyak 552 unit.
Pengadaan kendaraan itu pun menyisakan pertanyaan karena akan diberikan ke kota mana saja. Tidak adanya komunikasi terbuka dengan Kemenperin membuat pengadaan bus itu tidak jelas. Sebaiknya bus Listrik (552 unit) yang dipesan Kementerian Perindustrian dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dapat dioperasikan di sejumlah perumahan kelas menengah dan bawah di Bodetabek.
Indonesia sudah dapat memproduksi bus Listrik dalam negeri oleh PT Inka. Pengadaan bus ini bisa melalui PT Inka. Produk PT Inka itu sudah digunakan saat G20 di Bali November 2022 lalu. Sudah semestinya, pemerintah melalui kementerian-kementerian mendorong produksi dan pembelian bus listrik dalam negeri, bukan dari luar negeri. Ini bukan membenturkan, tapi kita melihat ada krisis transportasi publik saat ini. Angkutan umum di Jakarta sudah bagus, namun layanan angkutan umum di luar Jakarta masih sangat buruk sekali.
“Diperlukan langkah strategis dan bermanfaat untuk mengatasi krisis ini agar masyarakat dapat menikmati layanan standar minimum transportasi umum,” pungkas Djoko. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
