WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menuju pelayanan transportasi listrik di Jabodetabek 2029, sebanyak 552 bus listrik dipesan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari Program Insentif Kendaraan Listrik sebesar Rp 12,3 triliun. Bus tersebut dapat diberikan untuk dioperasikan di 1.824 perumahan kelas menengah dan bawah di Kawasan Bodetabek dalam upaya mengisi kekosongan layanan angkutan umum di kawasan perumahan.
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengatakan, terciptanya sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal yang terintegrasi menjadi satu strategi utama meretas tantangan transportasi di Jabodetabek saat ini. Hal itu menyangkut tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil.
“Integrasi layanan transportasi yang efektif, efisien, aman dan nyaman, serta terjangkau oleh masyarakat. Diharapkan hal itu mempu membuat pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum massal di Jabodetabek mencapai 60 persen di akhir 2029 sesuai target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ),” kata Djoko seperti dikutip Wartabanjar.com.
Baca juga: Dua Biawak Meresahkan Masuk Rumah Warga di 2 Lokasi Berbeda di Kabupaten Banjar
Untuk mewujudkannya diperlukan fasilitas angkutan umum ke semua hunian di wilayah Jabodetabek yang berjumlah 2.010 kawasan perumahan. Harus diupayakan untuk menyediakan layanan berdasarkan tingkat keterjangkauan masyarakat yang dilihat dari harga tempat tinggal.
“Adapun sasaran dalam jangka pendek Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) adalah perumahan kelas menengah ke atas yang jumlahnya 158 kawasan (harga per unit rumah di atas Rp 2 miliar). Layanan angkutan umum JRC (Jabodetabek Residence Connexion) baru ada di 23 perumahan kelas atas (19,7 persen),” papar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.
Untuk perumahan kelas atas di DKI Jakarta, lanjutnya, 30 perumahan tidak memerlukan penyediaan rute JRC dengan asumsi bahwa jaringan layanan angkutan umum di DKI Jakarta sudah sangat masif, pasalnya layanan Transjakarta sudah dapat mengcover 88,2 persen wilayah Kota Jakarta. Di luar DKI Jakarta, terdapat 117 perumahan yang belum dilayani oleh rute JRC (80,3 persen), sehingga diperlukan upaya pengembangan rute baru.
Baca juga: Jelang Lawan Timnas Indonesia, Begini Kata Pelatih Guinea
Layanan Bus JR Connection bertarif Rp 20 ribu – Rp 25 ribu per orang tanpa subsidi. Bus JR Connection berangkat dari perumahan mewah menuju pusat aktivitas di Jakarta, seperti Kawasan Blok M, Kawasan Monas. Jika menggunakan mobil pribadi, biaya yang dikeluarkan lebih mahal, sehingga memilih beralih ke Bus JR Connection.
“Sarana angkutan umum yang digunakan tidak berdesakan, tidak harus antri menunggu lama, berpendingin, tidak ada penumpang berdiri,” ujar Djoko.
Masih ada 2.010 perumahan yang terdiri dari 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – 2 miliar) dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar). Di Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah. Jadi, tersisa 1.824 perumahan (242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah) yang harus dilayani angkutan umum.
Pergerakan orang di Jabodetabek
BPTJ telah menetapkan quick win pengembangan rute angkutan umum berbasis jalan berdasarkan hasil analisis sketch planning atau rencana sketsa dari metode yang dikembangkan oleh World Bank. Melalui quick win tidak hanya mengembangkan rute, akan tetapi juga feeder atau angkutan penghubung LRT Jabodebek dan Transjabodetabek. Quick win pengembangan rute angkutan umum merupakan salah satu upaya untuk mendukung program merupakan salah satu upaya untuk mendukung program emisi dari sektor transportasi.
Baca juga: Polisi Amankan Maling Kabel di Gudang dan Mess Karyawan PLN
“Dalam mencapai target net zero emission tahun 2060 juga terus didorong pemanfaatan energi baru terbarukan,” kata Djoko.
Dalam Grand Desain Pengembangan Angkutan Umum Jabodetabek (2024), diperkirakan terdapat total lebih 75 juta pergerakan antar kecamatan di Jabodetabek setiap harinya. Dari jumlah pergerakan yang masif tersebut, ada sembilan layanan angkutan umum berbasis jalan dan rel yang bersifat commuting dengan 6.583 simpul transportasi. Bangkitan pergerakan (trip generation) terbesar berada di Kecamatan Kelapa Gading, Cengkareng, Cakung, Tambun Selatan, Duren Sawit, Kalideres dan Tanjung Priok. Sedangkan tarikan pergerakan (trip attraction) terbesar di Kecamatan Gambir, Menteng, Pademangan, Sawah Besar, Senen, Setia Budi, dan Tanah Abang.
Berdasarkan cakupan pelayanan transportasi publik sejauh 500 meter dari titik simpul, angkutan umum yang ada berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek. Dari 7,97 juta penduduk itu, 7,3 juta jiwa di antaranya atau lebih dari 65 persen penduduk DKI Jakarta berpotensi dilayani oleh angkutan umum massal di wilayah Jakarta. Sementara untuk wilayah Bodetabek, hanya 656.000 jiwa atau kurang dari 5 persen penduduk Bodetabek yang berpotensi terlayani oleh angkutan umum massal. Upaya peningkatan layanan transportasi publik ini secara tidak langsung juga akan memperbaiki kualitas udara.
