WARTABANJAR.COM, JAKARTA - DPR menggelar Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR, Kamis (04/04/2024) hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang menyinggung sejumlah isu, termasuk soal sengketa Pemilu 2024 yang proses hukumnya tengah berjalan. Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2024). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi 3 wakil ketua DPR yakni Lodewijk F. Paulus, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad. Mengawali pidato penutupan masa sidang, Puan menyampaikan rasa simpati untuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Mulai dari korban gempa di beberapa wilayah di Jawa Timur dan banjir serta longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Baca juga: Hadiri Buka Bersama Ketua TKN Prabowo-Gibran, Begini Kata Puan: “Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus selalu siaga dan memitigasi dampak bencana alam akibat cuaca ekstrem,” kata Puan seperti dikutip Wartabanjar.com. Puan lalu berbicara soal risiko perlambatan ekonomi akibat perlambatan ekonomi global. “Indonesia juga menghadapi tantangan domestik, antara lain: dinamika konsolidasi politik pasca pemilu 2024, kenaikan harga komoditas kebutuhan rakyat, nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah terhadap US dollar yang dapat menyebabkan biaya produksi barang tertentu meningkat,” paparnya. Adapun dampak langsung dari kondisi ekonomi tersebut bagi rakyat Indonesia adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan daya beli yang menurun. Kemudian juga menurunnya derajat kesejahteraan rakyat. Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Pantau Kesiapan dan Pengamanan Arus Mudik Pelabuhan Gilimanuk “DPR RI memberikan perhatian yang besar atas kondisi ekonomi rakyat saat ini, melalui fungsi-fungsi konstitusional DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah,” ungkap Puan. Puan menambahkan agar Pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor domestik. Puan juga menekankan pentingnya Pemerintah melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat reformasi struktural yang dapat memperkuat perekonomian nasional. “Dalam jangka pendek, Pemerintah harus dapat memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli masyarakat yang tetap kuat, sehingga rakyat Indonesia dalam merayakan lebaran dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan,” tuturnya. Baca juga: Disbudporapar Kabupaten Banjar Gelar Pelatihan Mengurus Jenazah Puan kemudian menyinggung soal tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Saat ini tahapan pemilu memasuki tahapan Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan. “Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ucap Puan. “Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi, hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dan memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan Pemilu yang bermartabat sesuai amanat konstitusi,” tambahnya. Baca juga: Orang Utan Muncul di Desa Habau Tabalong, Polres Tabalong Imbau ini Di sisi lain, Puan menyampaikan mengenai DPR yang telah melanjutkan pembahasan terhadap 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI bersama dengan Pemerintah juga telah menyetujui 2 RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menetapkan 27 RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. “DPR RI juga melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun 2023 sekaligus memantau pelaksanaan APBN Tahun 2024 yang telah berjalan selama satu triwulan,” sebut Puan. Puan menyatakan, DPR RI akan terus mencermati realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta kebermanfaatan bagi rakyat. Baca juga: Viral Warga Binuang Dapat Uang Zakat dari H Ijai Ratusan Ribu “Terkait anggaran tahun depan, DPR RI telah menyetujui Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025,” ujar mantan Menko PMK itu. Dalam Rapat Paripurna ini, Puan merinci sejumlah isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Seperti kenaikan harga bahan bahan pokok dan stok ketersediaannya, serta distribusi pangan yang harus tetap terjaga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. DPR juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko terhadap kenaikan dan kelangkaan harga bahan pangan, pengamanan stok BBM selama Ramadan dan menjelang mudik Lebaran 2024, kesiapan Pemerintah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik serta memastikan seluruh rangkaian momen Lebaran 2024 berjalan aman dan terkendali. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko