Menurut romo Magnis, bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ma’ruf Amin juga menghormati sikap MK yang terus berupaya menuntaskan sengketa Pilpres 2024. Wapres pun tak mempermasalahkan MK yang meminta sejumlah menteri untuk bersaksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
“Saya kira MK kan memerlukan penjelasan. Siapa pun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional. Saya melihatnya mungkin pihak MK ingin memperoleh penjelasan yang lebih terperinci, lebih detail, lebih luas sehingga ketika dia memutuskan itu benar-benar dia sudah tahu persis. Sudah didasarkan akuntabilitas dan profesional setelah dia mendengarkan (saksi),” jelas Ma’ruf Amin. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
