WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan realisasi capaian anggaran TA 2023 dan rencana program kerja TA 2024. Realisasi itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (1/4/2024). Menteri Basuki mengatakan realisasi akhir anggaran Kementerian PUPR TA 2023 mencapai Rp174.57 Triliun atau sebesar 95,90% dari pagu anggaran, dengan realisasi fisik 97,11%. Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran pada TA 2022 yaitu sebesar 94,03%. “Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22 Triliun mengalami penambahan sebesar Rp56,80 Triliun, sehingga pagu akhir menjadi Rp182,02 Triliun. Pagu TA 2023 yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional,” kata Menteri Basuki seperti dikutip Wartabanjar.com. Dikatakan Menteri Basuki, pada tahun 2023 sebanyak 13 Program Strategis Nasional (PSN) telah selesai, yakni 6 proyek bendungan, 4 proyek jalan tol, 1 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 1 proyek rumah susun, dan 1 proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Baca juga: Kapolri Pastikan Mengawal Pemudik di Daerah Rawan Kejahatan dan Kecelakaan "Pada tahun 2023 Kementerian PUPR juga melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah berupa penanganan jalan sepanjang 2.873 km dan jembatan sepanjang 2,7 km dengan biaya sebesar Rp14,6 Triliun. Manfaatnya adalah untuk menangani jalan non nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, membuka akses dari keterisolasian," kata Menteri Basuki. Di samping pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dilaksanakan juga Program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp15,18 Triliun, dengan capaian serapan anggaran sebesar Rp13,93 T (91,76%) yang menyerap tenaga kerja sebanyak 763 ribu orang, melampaui dari target sebanyak 723 ribu orang. "Pada tahun 2023 Kementerian PUPR juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, antara lain di Sulawesi Tengah dengan anggaran sebesar Rp2,12 triliun dan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp1,13 Triliun. Untuk penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah, beberapa infrastruktur telah diresmikan Presiden beberapa waktu lalu," kata Menteri Basuki. Secara garis besar, Menteri Basuki menyampaikan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2023, antara lain Infrastruktur Sumber Daya Air terdapat 6 bendungan selesai yaitu Bendungan Lolak (Sulut), Tiu Suntuk (NTB), Karian (Banten), Cipanas (Jabar), Sepaku Semoi (Kaltim), dan Ameroro (Sultra). Selain itu juga terdapat 50.477 Ha pembangunan jaringan irigasi, 426.237 Ha rehabilitasi jaringan irigasi, 3,39 m3/dtk penyediaan air baku, serta 150,35 km pengendali banjir dan pengaman pantai. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp2,37 Triliun dari pagu awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp147,37 Triliun menjadi Rp149,74 Triliun. Besaran anggaran tersebut diprioritaskan pada program nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. PUPR Dapat Tambahan  mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2024 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan (Multi Years Contract), mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan pembangunan infrastruktur sesuai Direktif Presiden. "Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus program tahun 2024 yakni menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024, kecuali beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur Multiyears Contract yang baru dimulai di Oktober 2023 seperti pembangunan Bendungan Cibeet, Cijuray, Karangnongko, Pelosika, Cabean, dan Jalan Lingkar Nias," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (1/4/2024). Menteri Basuki mengatakan pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp48,84 triliun antara lain untuk melanjutkan pembangunan 28 bendungan terdiri dari 2 bendungan baru (Bendungan Pelosika di Sulawesi Utara dan Kedunglanggar di Jawa Tengah), 7 sudah konstruksi, dan 17 bendungan akan selesai. Baca juga: Kejaksaan Periksa Robert Bono Susatya Di Kasus Senilai Rp 271 triliun, Aktor Utama? Selain itu, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 33.334 hektare dan peningkatan irigasi seluas 184.103 hektare. Kemudian pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 152,69 km, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,9 m3/detik, dan pembangunan 24 embung antara lain Embung Tukad Unda (Bali), Embung KIPP-IKN (Kaltim) dan Embung Pulau Hiri (Maluku Utara). Selanjutnya kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp56,56 triliun antara lain untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 50,8 km, pembangunan jalan sepanjang 301,75 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpas/terowongan sepanjang 2.477 meter, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5,45 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya, dan dukungan Jalan dan Jembatan DPSP Borobudur (12,37 km). Pada TA 2024, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp33,05 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 3.105 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.463 Sambungan Rumah, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 15.550 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 114.310 KK. Baca juga:  Kemudian pengembangan bangunan gedung fasilitas publik seluas 37.880 m2, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 485 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 23 unit, rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 25 pasar, dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 30 unit. Selanjutnya anggaran bidang perumahan sebesar Rp9,26 triliun dengan kegiatan prioritas Pembangunan Rumah Susun sebanyak 578 Unit (8 Tower), Rusun MYC 2023-2024 sebanyak 2.316 Unit (56 Tower) serta Lanjutan Pembangunan Rusun ASN, TNI, dan Polri di IKN sebanyak 2.585 Unit (47 Tower). Terdapat juga Lanjutan Pembangunan Rumah Khusus seperti Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 Unit dan Rumah Khusus pasca bencana dan konflik sosial di Lebak (Banten) & Pulau Haruku (Maluku) sebanyak 553 Unit. Pembangunan Rumah Swadaya skema BSPS melalui Program Padat Karya sebanyak 55.046 unit, dan Pembangunan PSU sebanyak 17.776 unit untuk perumahan MBR. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pola Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024 tetap dialokasikan dengan besaran yang signifikan. (*)