Dalam urusan pengelolaan keuangan daerah, ASN yang melaksanakan tugas harus memahami secara utuh proses bisnisnya, termasuk regulasi yang mendasarinya.
Ketika kinerja ASN baik, maka pelayanan publik dan pembangunan akan berjalan lancar. Sebaliknya, ketika kinerja ASN buruk, maka pelayanan publik dan pembangunan akan terhambat. Bahkan ASN yang tidak profesional akan membuat reputasi pemerintahan menjadi buruk.
“Pemprov Kalsel selalu mendorong ASN agar berkinerja baik dan memahami tugasnya dengan benar,” kata Bagiawan. (ernawati/mc)
Editor: Erna Djedi
