WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Jawaban calon wakil presiden (cawapres) RI nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka soal penertiban tambang ilegal di Debat Cawapres disorot warganet. Gibran menjawab akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang bersangkutan. Sontak jawaban tersebut disorot, sebab yang menjadi pertanyaan adalah tambang ilegal yang tak memiliki izin. "Banyak Tambang Ilegal, Gibran: Simple Saja Solusinya, Cabut Izinnya. Namanya ilegal Bran, apanya yg mau dicabut?," cuit narkosun. "Banyak tambang ilegal, Gibran : simpel aja solusinya, cabut izinnya ILEGAL mas…ILEGAL.. Ilegal itu artinya nda ada surat izin Izin opone yg mau dicabut toh mas ?? Nangis aku mas lihat debat calon pemimpin bangsa begini amat," cuit akun drevachaniago. Gibran menanggapi pertanyaan cawapres RI nomor urut 3, Mahfud MD, terhadap pertanyaan panelis tentang strategi dalam menanggulangi praktik-praktik ilegal dalam pertambangan. Baca Juga Kronologi Orang Tenggelam di Desa Tambak Baru Ilir “Simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, izinnya dicabut,” kata Gibran dalam debat keempat Pilpres 2024 atau debat cawapres kedua di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam. “Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4 dan Pancasila Sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” lanjut Gibran. Ia juga menyebut Peraturan Menteri Investasi nomor 1 tahun 2022 harus dijalankan. “Juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya, kita ingin pengusaha-pengusaha besar turut menggandeng pengusaha lokal, UMKM lokal, jadi mereka tidak besar sendiri.” Menanggapi jawaban Gibran, Mahfud mengaku dirinya telah mencoba melakukan hal itu, tetapi banyak mafia. “Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500 tapi ada juga yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura,” bebernya. “Bilang cabut saja IUP-nya, nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Saya udah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung, itu begitu.” (berbagai sumber) Editor Restu