“BPKP sangat kami rasakan perannya dalam mendorong Pemprov Kalsel untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh kali berturut-turut,” lanjut Sahbirin.
Pemprov Kalsel sendiri, diakui Sahbirin berupaya agar tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus menyajikan pelaporan keuangan yang tertib administrasi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat serta berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah, di mana salah satu instrumennya adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Untuk itu, Pemprov Kalsel sangat membutuhkan kemitraan dengan BPKP. Dukungan berupa pendampingan dan arahan sangat kami harapkan, guna mewujudkan sasaran pembangunan yang semakin baik ke depannya. Apalagi APBD Pemprov Kalsel selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Tentu hal ini membutuhkan penyesuaian peningkatan kinerja dan kebermanfaatannya bagi masyarakat,” tambah Sahbirin.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru dilantik, Ayi Riyanto menuturkan dirinya akan melanjutkan dan meneruskan kinerja pemimpin yang sebelumnya.
“Untuk WTP sendiri, kira akan terus jaga yang mana sudah sepuluh kali berturut-turut, jangan sampai turun,” kata Ayi. (ernawati/mc)
Editor: Erna Djedi
