WARTABANJAR.COM – Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menyatakan penerima bantuan sosial (bansos) tidak bisa diganti langsung di lokasi penyaluran.
Menurutnya, data penerima bansos harus dikembalikan ke pemerintah untuk didata kembali agar tertib administrasi.
“Enggak bisa, harus kembali ke kita dulu karena nanti administrasi pemerintahnya gimana. Nanti aku dikira nyopet (mencopet) nanti,” kata Mensos Risma, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2023).
Mensos Risma mengingatkan, maladministrasi dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berpotensi merugikan negara. Seperti halnya temuan pada data lama di 2020, karena beberapa data belum terkoneksi oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga
Perkelahian Berdarah di Desa Kayu Habang HSS
Mensos Risma menegaskan, sekarang data tersebut dapat dicek langsung dengan sistem yang ada di Kementerian Sosial, yang dikelola melalui Pusat Kendali, serta aplikasi Cek Bansos.
