”Ada datanya di sini, saya akan serahkan ke Ibu. Karena begini kami berusaha untuk telepon kepada Sekda (Kabupaten Jepara) karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ, Saya berusaha telepon sama Sekda-nya. ’Kenapa ini enggak diselesaikan?’ Pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada perusda (perusahaan daerah), perusda dibelanjakan (melalui) pengadaan kepada seorang ibu ini bapak ini dengan harga berasnya Rp8500/kg,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Lebih lanjut, Abdul Wachid pun turut prihatin dengan masalah yang dialami para vendor beras tersebut. Terlebih, ditambahkan Dedi, uang yang dipakai oleh vendor ini adalah uang pinjaman bank dan pihak lain, sehingga perbulannya para vendor ini tetap harus melakukan pembayaran angsuran.
”Karena ini uang Bank yang dia pakai, bank BRI juga uang dana dari pihak lain, jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor angsuran dua juta lebih. Ini kasihan. Terus terang, pemda saya sampaikan Katanya sudah diselesaikan, dan perusda sudah diselesaikan tapi ternyata saya sampaikan pada ibu belum diselesaikan,” jelasnya.
Di akhir, Dedi kemudian menyerahkan data aspirasi kepada Mensos Tri Rismaharini untuk kemudian meminta segera ditindaklanjuti. ”Beliau berdua ini, orang yang tidak mengerti hukum, datang ke tempat saya, minta pertolongan. Mohon kerelaan ibu, dengan singkat ini data saya serahkan kepada ibu. Saya mohon ibu turun (selesaikan) kesana, kasihan bu, Rp419 juta, seorang ibu penjual beras yang tidak dibayar,” tutupnya. (edj/rls)
