“Kemudian dari sudut tanggung jawab, BUMN ini wajib memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, kok BUMN melobi peraturan untuk bisa dibuka kembali keran impor? Sudah tau keputusannya itu disetop, di mana unsur pengelolaan GCG (Good Cooperate Governance) anda ini?” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. (aqu/rls)
Editor Restu
