“Bisa minta dikembalikan atau dorong ke penegak hukum setelah dilakukan audit dengan tindak lanjut (PDTT). Kalau secara kelembaga pemerintah, tinggal minta audit saja ke BPK,” katanya.
Dia menambahkan, dana hibah seluruhnya harus diawasi, tetapi yang paling rawan justru yang penyalurannya ke ormas baik lama atau ormas yang tiba-tiba muncul.
Terkait pengelolaan dana hibah di KPID Kalsel, wartabanjar.com berupaya mengonfirmasi dengan Ketua KPID Kalsel, Azhari Fadli. Hingga berita ini ditayangkan masih belum ada jawaban. (has)
Baca Juga :
Perahu Naga Akan Meriahkan Pawai Taruf MTQ Tingkat Nasional 2022 di Kalsel
Editor : Hasby
