Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mesti menyiapkan langkah-langkah antisipatif akan adanya kemungkinan banjir pada daerah-daerah yang Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya rusak.

"Selain hutan yang rusak, data dari KLHK sendiri di tahun 2018 menunjukkan luasan lahan kritis nasional seluas 14,1 juta hektar. Bila pemeritnah mampu merehabilitasi lahan kritis rerata tiap tahun seluas 250 ribu Hektar, maka butuh 40 tahun untuk menyelesaikan persoalan lahan kritis," ungkap legislator dapil Sulawesi Selatan II ini.

Ketika mengunjungi Desa Mentawir, Kecamatan Selalu, Kabupaten Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu, Akmal menemukan dampak buruk dari aktivitas perusahaan pertambangan batu bara pada kehidupan masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat setempat sangat buruk akibat lingkungan yang tercemar. Pencemaran dan kerusakan lingkungan saat ini diakibatkan oleh perusahaan penambangan, ditambah izin perusahaan tersebut melebihi 42 hektare di luar dari izin yang dikeluarkan.

Menurut pria kelahiran Bone ini, pemerintah harus berpikir ke depan karena melihat dampak pertambangan tersebut akan berdampak pada sulitnya mendapatkan lahan dan pertanian untuk generasi mendatang, bahkan kondisi lingkungan ini mengundang datangnya bencana alam.

Ia berharap kedepannya perusahaan-perusahan serta pemerintah daerah taat aturan dan taat akan undang-undang yang ada, termasuk adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, Kepolisian, Kejaksaan dan juga KLHK sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, hutan dan sekitarnya.

“Saya meyakini di Indonesia banyak yang melakukan kerusakan lingkungan yang sudah sistemik. Dengan demikian ini menjadi masalah besar yang harus ada solusinya, bagaimana ke depannya Komisi IV akan membuat Panitia Kerja (Panja), guna melihat daerah-daerah di seluruh Indonesia, mana saja yang berpotensi melakukan pelanggaran, dan pelanggaran ini mesti ada perbaikan di masa yang akan datang,” pungkas Akmal.(aqu)

Editor Restu