Pemerintah sangat sepakat dan setuju sekali dengan saran tersebut, dan pemerintah memohon dukungan dari Anggota DPRD Tanah Bumbu, untuk ikut mengawal dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang dimulai dari musrenbang desa sampai dengan penetapan Perda APBD Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya.
Dan pertanyaan dari fraksi lainnya, apa sajakah faktor lain yang menjadi kendala, dalam realisasi anggaran sehubungan dengan permasalahan defisit yang dialami, dan solusi kongkrit apa yang telah disiapkan.
Di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 defisit anggaran ditutupi dari penerimaan pembiayaan, yaitu SILPA tahun anggaran sebelumnya.
Untuk realisasi anggaran Kabupaten Tanah Bumbu dari laporan yang diminta Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori lancar, artinya diatas rata-rata Kabupaten di Kalimantan Selatan.
Strategi dalam realisasi anggaran yaitu lebih selektif pada skala prioritas. (ant)
Editor: Erna Djedi
