Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Strategi Komunikasi Publik di Era Digital Melalui Public Communication Summit 2026
WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berpartisipasi aktif dalam Public Communication Summit 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Forum yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” ini turut dihadiri Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, Al Husain Mardani.
"Public Communication Summit 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Forum ini juga menegaskan pentingnya efektivitas penyampaian informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital," ujar Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan isu dan reputasi institusi.
Baca Juga QR Code BBM Subsidi Akan Dibuat Dinamis Guna Hindari Pemalsuan
Baca Juga 358 Jemaah Haji 2026 Kloter 2 Asal Kabupaten Banjar Tiba di Banua
Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi, termasuk menghadapi tantangan berupa disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berkembang melalui media sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik pemerintah sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam implementasi narasi tunggal pemerintah.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, menciptakan sinergi pengelolaan isu melalui pembangunan narasi positif, serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga reputasi institusi.