Bahkan jadi catatan khusus ,kalau misalnya Pemerintah Pusat secara nasional memang belum bisa melakukan penganggaran secara maksimal maka, diusulkan agar daerah daerah diberikan kelonggaran untuk pembelian vaksin, tentunya mendapatkan payung hukum agar pelaksanaan itu bisa mendapatkan legalitas.

“Selaku dokter saya merasa miris rasanya, segala yang dilakukan gerakan pencegahan seperti 5 M penyuluhan masker dan cuci tangan tapi vaksin tidak ada,” tutupnya.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto pun menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Bupati Tanah Bumbu itu. Terkait fakta dilapangan prihal animo warga minta divaksin itu sudah dilaporkan kepada Presiden.

“Saya melaporkan kepada presiden masyarakat begitu antusias bahkan ada yang saat pulang, namun vaksin nya sudah habis. Presiden pun menjawab bahwa semua punya persoalan yang sama di tiap daerah,” imbuhnya.

Persoalan mendasar, pemenuhan vaksin itu tak seperti membeli pisang goreng.
Jadi ini harus pesan sesuai schedule.

“Ini baru pesanan Minggu ke empat jadi sesuai dengan vaksin datang kami langsung bagikan,” jelasnya.

Saat ini pemerintah sudah membeli vaksin sampai akhir tahun dengan jumlah 428 juta .Namun dari jumlah itu baru yang 90 juta yang bisa di vaksinasi di semester satu dan semester dua. Namun pemerintah pusat sudah membuat program.

“Semoga ini tetap sesuai schedule dan pembagian vaksin di Kalsel bisa sesuai harapan masyarakat dan kepala daerah nya,” harap Airlangga Hartanto. (has/mckominfotanbu)

Editor : Hasby