WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof DR Sutarto Hadi, menilai wacana akan dihapusnya formasi guru dalam seleksi calon PNS mulai 2021 dan seterusnya, sangat tidak tepat.
“Saya melihat kebijakan ini kurang tepat, karena harusnya pemerintah komitmen meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan ‘keberpihakan’ kepada guru harus yang utama,” kata Sutarto.
Menurutnya, keberpihakan bukan hanya upaya mensejahterakan guru semata, tapi juga regulasi yang menjamin masa depan karir bagi para pendidik itu.
Baca juga: Purnatugas, Farid Soufian Ungkap Kerja Tim Bapenda Banjar
Sehingga kalau guru itu dijadikan tenaga kontrak, lanjutnya, berarti pemerintah merendahkan profesi guru, padahal bagaimana kualitas SDM dan masa depan bangsa ini salah satunya peran guru.
Rektor ULM Banjarmasin dua periode ini menyebut, guru merupakan profesi mulia yang diakui dan tidak mudah dalam mendapatkannya.
Selama ini pemerintah sudah mengangkat harkat dan martabat profesi itu dengan segala persyaratan yang ketat untuk menjadi seorang guru, sehingga tidak semua sarjana pendidikan yang baru lulus bisa menjadi guru.
Baca juga: Liga Inggris: Tottenham Menunggu MU atau City di Final
“Jadi sangat naif kalau kebijakan itu diterapkan, dan menurut saya perlu dikaji ulang, sebenarnya pemerintah mau apa terkait dengan kebijkan-kebijakan soal guru ini,” ujarnya.
Meski demikian, Guru Besar Pendidikan Matematika ini mengimbau kepada para guru khususnya yang berstatus kontrak atau honor di daerah yang kini gelisah, hendaknya tetap tenang dalam menyikapi wacana ini.