WARTABANJAR.COM, BARABAI– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar rapat koordinasi bersama unsur pemerintahan desa untuk membahas percepatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, di Aula DPMD HST, Rabu (8/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD HST, Edy Rahmawan, dihadiri perwakilan dari 37 desa di sembilan kecamatan yang hingga kini belum menyelesaikan proses pendaftaran maupun pembayaran iuran pertama BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Edy Rahmawan menegaskan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh unsur pemerintahan desa di HST.
“Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi aparatur dan lembaga desa, termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tahun ini menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan ini tidak hanya mencakup aparatur desa seperti kepala desa, perangkat desa, dan staf, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta LKD yang terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK, LPM, KPM, Satlinmas, hingga BUMDes.
Dalam forum tersebut, masing-masing desa diberi kesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi.
Sebagian besar desa diketahui masih dalam tahap pengumpulan berkas pendaftaran, sementara sebagian lainnya sudah memasuki proses pembayaran iuran pertama.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tingkat kepesertaan unsur pemerintahan desa di HST tercatat cukup tinggi.