WARTABANJAR.COM – Kabar pencabutan 17 gelar profesor di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjadi sorotan besar. Bhimo Widyo menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pencabutan sudah diserahkan ke rektor, sementara pihak kampus sebelumnya menyatakan belum menerima dokumen resmi tersebut. Kontradiksi ini menghadirkan pertanyaan serius, bagaimana sebenarnya tata kelola akademik dijalankan?
Alasan pencabutan pun tidak sepele. Kemdiktisaintek dikabarkan menemukan dugaan pelanggaran dalam pengusulan gelar profesor, mulai dari rekayasa administrasi, syarat akademik yang tidak terpenuhi secara sah, hingga indikasi manipulasi karya ilmiah. Artinya, proses yang seharusnya menjunjung tinggi integritas akademik justru diragukan validitasnya.
Profesor dan gelar Guru Besar adalah puncak karier akademik, simbol otoritas ilmiah, sekaligus teladan moral. Bila gelar setinggi itu dicabut, persoalannya bukan hanya teknis, melainkan juga menyentuh kredibilitas lembaga dan individu. Publik berhak bertanya, apakah gelar akademik tertinggi ini masih dijaga dengan standar yang pantas, atau sudah tergerus praktik yang merusak integritas?
Kementerian mungkin hendak menegakkan aturan, tetapi tanpa kejelasan yang terbuka kepada publik, langkah itu kehilangan kekuatan moral. ULM menampik dengan alasan belum menerima SK, sementara kementerian menegaskan sudah menyerahkan. Dua pernyataan yang saling berlawanan ini hanya mempertebal keraguan.
Pencabutan massal gelar profesor jelas sebuah peristiwa yang mengguncang wajah pendidikan tinggi. Ia menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan akademik dan perlunya evaluasi mendasar atas proses kenaikan jabatan fungsional.
Masyarakat tidak memerlukan tarik-ulur narasi, melainkan transparansi dan tindakan nyata. Jika gelar profesor bisa diragukan prosesnya, bagaimana dunia akademik bisa memberi contoh integritas kepada generasi muda?
(Wartabanjar.com/vri)