WARTABANJAR.COM – Rapat Koordinasi Pengawasan over dimensi over loading (ODOL) dan angkutan umum di Kalimantan Selatan tahun 2024 digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel diikuti Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M Fitri Hernadi melalui melalui Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kalsel, Agung Rahmadi menyampaikan banyak dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan ODOL seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan hingga menjadi salah satu Penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas.
Saat ini, dalam penangan ODOL Pemerintah telah berupaya melakukan sinergi lintas instansi antara Dishub, Kepolisian dan pengelola jalan tol.
Baca Juga
Bengkel Terbakar di Jalan Gubernur Soebardjo Banjarmasin
“Sejauh ini telah dilakukan diantaranya penyempurnaan regulasi, peningkatan prasarana UPPKB, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, penggunaan teknologi, kerja sama operasional UPPKB, dan penegakkan hukum,” kata Agung di Banjarmasin, Senin (2/12/2024).
Selanjutnya, dalam hal ini Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan Indonesia bebas kendaraan ODOL.
Beberapa strategi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah seperti menggalakkan transfer muatan di UPPKB dan penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaannya; merealisasikan pembatasan truk ODOL dengan pelarangan menyeberang di pelabuhan dan memasuki jalan tol;
“Kita juga menekankan pelaksanaan Gakum P21 /berkas sdh lengkap hasil penyidikan dan program normalisasi kendaraan bermotor keseluruh BPTD,” ucap Agung.