Serikat Buruh Minta UMK Tabalong 2027 Naik Jadi Rp4,2 Juta hingga Rp4,5 Juta
WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Tabalong meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tabalong tahun 2027 menjadi Rp4,2 juta hingga Rp4,5 juta per bulan.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPC FSPKEP Tabalong Bidang Advokasi, Ahmad Riyadi, saat dikonfirmasi wartabanjar.com, Kamis (19/11/2026).
"Kami minta UMK Tabalong untuk tahun 2027 naik menjadi Rp4,2 juta hingga Rp4,5 juta dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,8 juta," ungkap Riyadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong, Hadi Ismanto, mengatakan pembahasan UMK 2027 akan dilakukan melalui rapat pleno pada 23 November 2026 mendatang.
"Kita tunggu ya, nanti akan dilaksanakan rapat pleno pada 23 November 2026," ucap Hadi.
Senada, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kabid HI dan Jamsostek / Jamsos) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, Raudhatul Jannah, menjelaskan berdasarkan pengalaman sebelumnya UMK Tabalong memang mengalami kenaikan. Namun, besaran kenaikannya belum dapat dipastikan.
Baca Juga: ASN Termasuk PPPK Paruh Waktu Boleh Rangkap Jabatan Anggota BPD, Ini Syaratnya
Baca Juga: Masuk Nominator Validasi Eksternal IPKD 2026, Bupati Tabalong Paparkan Strategi Efisiensi Anggaran
Menurutnya, penentuan kenaikan UMK mengacu pada regulasi ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan sejumlah komponen, termasuk indeks tertentu atau alfa yang memiliki rentang 0,5 hingga 1.
"Namun sesuai undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang pelindungan ketenagakerjaan rentang nilai Indeks tertentu 0,5 sampai 1 dan itu penetapanya menunggu kesepakatan bersama Dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha, Serikat pekerja, Akademisi dan pemerintah besaran indeks tertentu atau alfa," ujar Raudhatul.
Dia menjelaskan, terdapat tiga komponen utama yang menjadi dasar perhitungan UMK 2027, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong, serta indeks tertentu atau alfa.
Dalam proses pembahasan, pihak pekerja umumnya menginginkan nilai alfa yang lebih tinggi. Sementara pihak pengusaha akan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan upah minimum.
Hasil pembahasan tersebut nantinya disampaikan kepada Bupati Tabalong untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.