Pasalnya, kewenangan penetapan dan pengesahan UMK berada di tangan gubernur melalui surat keputusan (SK).

Rapat pleno yang dijadwalkan pada 23 November 2026 pun menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan besaran UMK Tabalong 2027 sebelum usulan tersebut diajukan ke tingkat provinsi. (wartabanjar.com)