Acuan UMK Banjar 2027, BPS Catat Ekonomi Menguat 5,34 Persen pada 2026
WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Kinerja perekonomian Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menunjukkan tren penguatan sepanjang tahun berjalan.
Hingga Semester I 2026, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (c-to-c) naik dari 4,63 persen menjadi 5,34 persen.
Data indikator ekonomi makro ini menjadi rujukan krusial bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memetakan arah penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Roy Suryanto mengatakan tren penguatan ekonomi daerah tersebut memberikan sinyal positif bagi basis perhitungan UMK mendatang.
”Melihat pertumbuhan ekonomi c-to-c yang naik, tren ekonomi Kabupaten Banjar tahun ini cenderung menguat dan memberi ruang positif bagi basis perhitungan upah, dengan formula pengupahan yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga UMK Banjar 2027, Pemkab Tunggu Keputusan UMP dari Gubernur Kalsel 21 November Nanti
Baca Juga SPSI Minta UMK Banjarmasin 2027 Capai Rp4,3 Juta, Keputusan 24 November 2026
Terkait variabel penyeimbang upah, Roy menyebutkan Kabupaten Banjar tidak menghitung laju inflasi daerah secara mandiri.
Untuk indikator inflasi, karena Kabupaten Banjar bukan kota penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK), rujukan resminya menggunakan angka inflasi Kota Banjarmasin sebagai sister city,
”Sementara pantauan dinamika harga di tingkat lokal mengacu pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis Kemendagri,” terangnya.
Sebagai gambaran pembanding, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan 2026 ditetapkan Rp3.725.000 per bulan atau naik 6,54 persen dibanding tahun sebelumnya sejak berlaku 1 Januari 2026.
Di luar indikator makro tersebut, Roy mengungkapkan potret ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar juga menunjukkan pekerja informal masih lebih banyak dibanding sektor formal.
Berdasarkan data BPS terbaru, komposisinya berada di angka 53,48 persen untuk sektor informal dan 46,52 persen untuk sektor formal.
”Artinya, kebijakan UMK atau UMP berdampak langsung pada kurang dari separuh pekerja, sementara mayoritas di sektor informal merasakan dampaknya secara tidak langsung melalui perputaran daya beli,” bebernya.
Sementara dari sisi lapangan usaha, Roy menjelaskan serapan tenaga kerja terbesar di Kabupaten Banjar justru bertumpu pada sektor jasa di luar pertanian dan industri.