Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.

Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.

Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.

Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. 

Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.

Diversifikasi Jadi Keharusan

Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. 

Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.

Ada lima strategi yang perlu diperkuat.

Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

BPD Harus Naik Kelas

Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. 

Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama. 

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.