WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel saat pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Pengurangan TKD berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.

Diketahui pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen). 

Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. 

Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.

Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito. 

Baca Juga Pengurangan TKD, Bank Kalsel Bertekad Tetap Tangguh Terus Berbenah dan Bertumbuh Bersama Banua

Baca Juga Pengamat Sosial Sebut Bank Kalsel Bakal Terdampak Jika TKD Berkurang

Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. 

Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.

Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.