WARTABANJAR.COM - Penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan tantangan baru bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia, termasuk Bank Kalsel, Sabtu (7/11/2026). 

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD.

Karena kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD. 

Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh 
dan memperluas peran.

Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat strategi bisnis  dan mempercepat transformasi. 

Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam   menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan. 

Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. 

Baca Juga Pengamat Sosial Sebut Bank Kalsel Bakal Terdampak Jika TKD Berkurang

Baca Juga Masih Muda Ingin Naik Haji, Bank Kalsel Permudah Buat Tabungan Haji

Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional. 

Bank Kalsel siap mendampingi pelaku 
usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri. 

Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola oleh bank milik daerah sendiri.