WARTABANJAR.COM - Otoritas MotoGP tetap berencana menggelar balapan di Qatar pada 6–8 November 2026, meskipun muncul penolakan dan kekhawatiran dari sejumlah pembalap terkait situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. 

Penyelenggara menyatakan, telah memperoleh jaminan dari otoritas Qatar dan melakukan penilaian risiko untuk memastikan keselamatan seluruh pihak.

Polemik tersebut mencuat menjelang balapan di Sirkuit Internasional Lusail, yang semula dijadwalkan pada April 2026. 

Penyelenggara kemudian memindahkan jadwal menjadi November 2026, menyusul perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Juru bicara MotoGP menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menyelenggarakan balapan sesuai jadwal. 

Menurut dia, jaminan keamanan telah diperoleh dari Pemerintah Qatar, pengelola sirkuit, serta melalui proses penilaian risiko internal yang terus diperbarui.

"Kami sepenuhnya menghormati kekhawatiran yang disampaikan dan menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat," kata juru bicara MotoGP, seperti dikutip Reuters, Minggu (01/11/2026).

Baca Juga: Hakim Danish Sebut Veda Ega Unggul di Tikungan Moto3 Malaysia: "Belum Takdir Saya"

Baca Juga: Yamaha Resmi Boikot MotoGP Qatar 2026, Alex Marquez Mundur karena Jalani Operasi

Tak hanya itu, Ssebuah laporan baru yang mengejutkan tentang situasi Grand Prix Qatar mengklaim para pembalap MotoGP dapat menghadapi larangan balapan, jika mereka tidak berpartisipasi dalam putaran ke-20 musim ini minggu depan.

Versi berbahasa Spanyol dari Motorsport melaporkan, perselisihan antara para pembalap dan Grup MotoGP terkait balapan di Qatar, telah mencapai fase baru yang mengejutkan.

Selama tujuh hari terakhir, para pengendara telah mengadakan beberapa pertemuan dan menyatakan kekhawatiran tentang perjalanan ke Qatar minggu depan, karena risiko peningkatan eskalasi perang AS dengan Iran.

Dalam beberapa hari terakhir, berbagai sumber melaporkan, Presiden AS Donald Trump berencana untuk kembali melancarkan serangan intensif terhadap Iran, setelah pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026.

Pemerintah di seluruh dunia memperbarui saran perjalanan untuk memperingatkan agar menghindari perjalanan yang tidak perlu ke wilayah Teluk.