WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, memperkuat pemanfaatan big data atau data berukuran besar untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah berbasis data.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat pengembangan dan pemanfaatan big data sekaligus evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Tabalong. 

Kegiatan ini melibatkan jajaran Diskominfo, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta tim big data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong.

Bacajuga: Banpres Karhutla Rp10 Miliar, Pemkab Tabalong Akan Beli Tujuh Mobil Tangki dan 180 Mesin Pemadam

Baca juga: Perempuan Satpam Bank Kalsel di Tanah Bumbu Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp1,2 Miliar

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Tabalong, Muhammad Tabrani, menyampaikan pentingnya pemanfaatan big data dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

"Ketersediaan data yang semakin beragam perlu diimbangi dengan kemampuan pengolahan dan analisis yang memadai. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi kumpulan informasi, tetapi juga dapat menghasilkan gambaran yang berguna bagi pengambilan keputusan," ujar Tabrani, Kamis (29/10/2026).

Dijelaskan Tabrani,  salah satu topik yang dibahas ialah pemanfaatan sistem scraping pada aplikasi Halo Tabalong yang dikembangkan Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Tabalong.

Sistem tersebut mengumpulkan data dari media sosial TikTok dan Instagram. 

Data yang terkumpul berpotensi dimanfaatkan untuk memantau isu yang berkembang di masyarakat sekaligus melihat respons publik terhadap program pemerintah daerah.

"Ke depan, sumber pengumpulan data tersebut dipertimbangkan untuk diperluas dengan memanfaatkan media daring dan pemberitaan lainnya. Langkah ini diharapkan menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat,"paparnya.

Ditambahkannya, hasil analisis nantinya dapat dimanfaatkan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk menyusun strategi komunikasi pemerintah yang lebih tepat sasaran.