WARTABANJAR COM, TANJUNG – Bupati Tabalong, H.Muhammad Noor Rifani, memastikan Kabupaten Tabalong telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bantuan tersebut diterima pada Rabu sore, 21 Oktober 2026, melalui Sekretariat Presiden Republik Indonesia.

Kepastian ini sekaligus menjawab isu yang sempat beredar mengenai Tabalong yang disebut tidak memperoleh bantuan untuk penanganan karhutla.

Bupati menuturkan, informasi didapat setelah dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2026.

Ia menegaskan, bantuan tersebut merupakan amanah yang akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung operasional penanganan karhutla di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. 

“Alhamdulillah, kami mendapat berita yang menggembirakan. Bantuan Presiden terkait karhutla sudah diterima kemarin sore sebesar Rp10 miliar untuk Kabupaten Tabalong. Tentu amanah ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar H Fani sapaan akrabnya, Jumat (23/10/2026).

Pemkab Tabalong selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para relawan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) untuk memetakan kebutuhan penanganan di lapangan.

Baca Juga VIDEO - Polres Banjarbaru Sita 1.900 Liter Pertalite dan 110 Liter Biosolar

Baca Juga Sehari Setelah Tiga Tersangka Ditahan, Kantor BKSDA Kalsel Terpantau Sepi

Anggaran tersebut direncanakan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional, di antaranya bahan bakar minyak (BBM), konsumsi relawan yang bertugas, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

Ditambahkan Haji Fani, dukungan anggaran ini diharapkan dapat membuat penanganan karhutla berjalan lebih terarah dan intensif.

Ia juga mengapresiasi koordinasi dan sinergi berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam penanggulangan kebakaran di Tabalong.

Meski telah menerima bantuan, Bupati mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengendurkan kewaspadaan.

Pasalnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober, sehingga potensi kebakaran hutan, lahan, maupun kawasan permukiman tetap perlu diantisipasi.