WARTABANJAR.COM, GAMBUT - Keterlambatan hingga ketidakpresisian data perencanaan anggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai bisa memicu efek domino fatal.

Guna meminimalisasi risiko teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026 di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026).

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menegaskan Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan operator di tiap SKPD memegang peranan kunci dalam mengolah serta menginput data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Keterlambatan atau ketidakpresisian dalam penyusunan data perencanaan akan berdampak, mulai dari ketidakselarasan antar dokumen hingga keterlambatan penetapan APBD,” tegasnya saat membuka acara.

Baca juga: Mahasiswa ULM Gelar Aksi Kalsel Lumpuh, Ketua BEM UI: Pemerintah Gagal Tangani Karhutla

Baca juga: Musim Hujan Kalsel Diprediksi Mulai November, Diawali di Banua Enam

Ia menambahkan, dinamika regulasi yang cepat berubah serta integrasi SIPD secara nasional menuntut seluruh tenaga perencana untuk bergerak cepat dan presisi. 

Penguasaan sistem, ketaatan klasifikasi belanja, hingga pemahaman standar harga tak lagi bisa ditawar agar tidak timbul kendala teknis saat eksekusi anggaran.

“Goal utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD tepat waktu serta mempertahankan Opini WTP dari BPK RI,” lanjutnya.

Dalam agenda dua hari tersebut, Pemkab Banjar menggandeng akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin untuk memberikan masukan strategis.

Sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap usulan anggaran yang disusun benar-benar selaras mulai dari Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Senada, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengungkapkan bahwa pembinaan ini berfokus pada efektivitas dan akuntabilitas anggaran agar tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.