Kendala lain yang dihadapi Dinsos adalah adanya rasa ketakutan masyarakat untuk mendaftarkan diri karena sudah menerima bantuan.

Ditegaskan Eka Rahayu, sikap itu justru keliru karena dengan mendaftarkan diri kembali mereka kembali masuk ke daftar penerima Perlinsos pada tahun depan.

Selain itu, ada juga kendala ketika banyak masyarakat yang mmengalami kondisi "sanggah" atau masih menjalani masa verifikasi ulang karena ketidaksesuaian Desil.

"Masyarakat itu resah karena batas waktu yang diberikan adalah tiga sampai enam bulan. Tetapi jangan khawatir, ketika data-data sanggah itu sudah disampaikan ke Kementerian Sosial, mungkin bisa lebih cepat. Karena ada yang ternyata baru empat hari sudah divalidasi," ucapnya.

Menurut Eka Rahayu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa validasi kelompok penerima Perlinsos dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial.

Sementara Dinas Sosial di daerah hanya membantu masyarakat untuk melakukan sanggahan ketika desil mereka tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Eka Rahayu juga mengungkapkan Kota Banjarmasin menjadi salah satu pilot project digitalisasi Perlinsos, selengkapnya bisa diikuti di chanel Youtube Wartabanjar atau