WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca-operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026).

Dalam OTT, KPK menciduk 14 orang  termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian dan menyita uang tunai Rp 3,3 miliar, aset kripto serta emas ratusan gram.

Lima orang yang ditetap  sebagai tersangka dan ditahan yakni adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setyawan; Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB,  Richard Erlangga; pihak swasta Gery P dan pihak swasta Syifa NG. 

“Ya, ada beberapa pasal yang disangkakan. Ini ceritanya ada dua klaster. Klaster pertama menggunakan pasa; 12i (benturan kepentingan), kemudian klaster yang kedua menggunakan pasal suap,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Baca juga: KPK Angkut 14 Orang dan Sita Uang Rp1,4 Miliar serta Emas Batangan dalam OTT BNPB

Baca juga: Daerah Tetangga Dapat Banpres Karhutla Rp100 Miliar, Kota Banjarmasin Nihil

Pasal 12 huruf i Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur soal benturan kepentingan dalam pengadaan. 

Setyo mengatakan, dalam perkara ini, Bima Setiawan dan Richard Erlangga diduga menyalahgunakan Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan. 

Penggunaan DSP melibatkan sejumlah perusahaan yang diduga terjadi pengkondisian dan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

“Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” tuturnya. 

KPK belum dapat memastikan kasus di BNPB ini berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan atau bencana lain di Indonesia.

"Kami belum sampai teknis lokasi di mana," kata Setyo Budiyanto'.

Sementara ini KPK mendalami dugaan aliran uang terkait pembayaran oleh BNPB kepada para vendor.