WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Sebanyak 71 kasus kebakaran lahan terjadi di wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak Juli hingga awal Oktober 2026. 

Selain itu, menurut data kesehatan dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kota Seribu Sungai ini mencapai angka 2.580 kasus. 

Ribuan kasus tersebut terjadi dalam satu pekan, pada minggu ke-36 tahun 2026. 

Kondisi ini tentu menjadi alarm terkait pentingnya kesehatan warga Kota Banjarmasin, di tengah karhutla dan kabut asap yang menyelimuti wilayah ini.

Di tengah kondisi karhutla dan kabut asap itu, perhatian juga tertuju pada bantuan presiden (Banpres), untuk penanganan karhutla senilai Rp100 miliar yang diberitakan. 

Dalam rincian alokasi anggaran Banpres karhutla yang beredar, nama Kota Banjarmasin tidak tercantum sebagai penerima langsung. 

Sebaliknya, daerah-daerah tetangga seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin, tertera sebagai penerima Banpres.

Baca Juga: DPRD Kota Banjarmasin Usulkan Perluasan Bantuan PIP dan Beasiswa untuk Murid TK

Baca Juga: Kabut Asap Tebal Selimuti Kota Banjarmasin di Pagi Hari

Adapun rinciannya, Provinsi Kalsel senilai Rp30 Miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp20 miliar, Kabupaten Tapin Rp15 miliar, Kota Banjarbaru Rp15 miliar, Kabupaten Tanah Bumbu Rp10 miliar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp10 miliar.

Sementara itu, meski Kota Banjarmasin tak tercantum sebagai penerima Banpres Rp100 miliar, Walikota Banjarmasin HM Yamin HR, menegaskan pihaknya akan terus berusaha maksimal dalam menangani karhutla dan kabut asap, serta dampaknya terhadap masyarakat. 

"Kami akan terus memperkuat upaya penanganan dan perlindungan masyarakat, karena dampak karhutla dan kabut asap tidak boleh dibiarkan mengancammu kesehatan, menganggu pendidikan, maupun menghambat aktivitas warga," katanya Rabu (14/10/2026). (Wartabanjar.com)