WARTABANJAR.COM, PALANGKA RAYA - Masyarakat Kalimantan Tengah benar-benar geram dengan pejabat pemerintah pusat yang hanya meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa berbuat banyak.

Anggota DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim, pun menantang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak hanya meninjau lokasi karhutla, tetapi juga tinggal 10 hari di Kalteng sehingga bisa merasakan bagaimana terpapar kabut asap.

Baca juga: Legislator Kalteng Minta Menhut Tak Cuma Tinjau Karhutla, Mahasiswa Tuntut Raja Juli Mundur

Baca juga: Adik Kepala BNPB Letjen Suharyanto Jadi Tersangka, KPK Tahan Lima Orang Pasca-OTT

Menurutnya, tinggal langsung di tengah masyarakat akan memberikan gambaran lebih nyata mengenai dampak karhutla dibandingkan sekadar menerima laporan atau mengikuti agenda resmi pemerintahan.

"Coba nginap 10 hari lah jangan di hotel terus kalau ada kunjungan. Biar merasakan apa yang dirasakan kita," kata Arif, Rabu (14/10/2026)

Ia menyebut sejumlah daerah yang perlu dikunjungi, mulai dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Selatan (Barsel), hingga Gunung Mas (Gumas) dan wilayah lain yang terdampak kebakaran serta kabut asap.

Arif menilai kunjungan menteri seharusnya tidak hanya diisi pertemuan dengan kepala daerah maupun pejabat terkait. 

Pemerintah pusat perlu melihat dari dekat bagaimana masyarakat menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang tercemar asap.

Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga menyentuh kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga mobilitas warga.

Arif juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan. 

Dukungan sumber daya, koordinasi lintas instansi, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian penting yang harus diperkuat.(Wartabanjar.com)