WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Banyak kalangan yang menilai dan mendesak pemerintah menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diiringi kabut asap tebal, sebagai bencana nasional.

Bencana Karhutla di Kalimantan dan Sumatera sudah terjadi sejak tiga bulan lalu namun hingga ini belum juga berakhir.

Bahkan, kabut asap tebal makin meluas dan menghambat aktivitas masyarakat. 

Sekolah dan kampus menerapkan PJJ (pembelajaran jarak jauh) karena kuasalitas udara yang sudah berbahaya, perkantoran ada yang mengizinkan karyawannya WFH (work from home) dan jumlah pasien ISPA (inspeksi saluran pernapasan akut) melonjak.

Sejumlah kecelakaan karena jarak pandang terbatas pun beberapa kali terjadi. Ratusan jadwal penerbangan ikut tertunda.

Kabut asap juga bergerak ke dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura hingga mereka mengajukan protes keras. 

Anggota DPR, Daniel Johan menyatakan pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya penanganan Karhutla. 

Namun, langkah itu dinilai belum menunjukkan hasil signifikan karena kabut asap masih tebal di sejumlah wilayah.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis agar seluruh kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi karhutla.

“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” kata dia di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Sementara berdasar data Sistem Pemantauan Karhutla, SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), luas Karhutla di Indonesia periode Januari-Juli 2026 mencapai 202.004 hektare.

Luas karhutla 2026 mengalami peningkatan sebesar 69 persen (82.791 hektare) dibandingkan 2025.

Mengapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional? 

Baca Juga:  Update Kualitas Udara Kalsel, Batola Berbahaya Banjarmasin Sangat Tidak Sehat

Baca Juga: Di Hadapan Menhut Raja Juli, Gubernur Kalsel Sebut Hujan Buatan Atasi Karhutla Masih Terkendala Awan

Kepada pers di Jakarta, Senin (12/10/2026), Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah masih mampu dan terus berupaya menangani kebakaran tersebut dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Ia mengungkapkan hal tersebut seusai mengikuti rapat  penanganan Karhutla, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.