WARTABANJAR.COM, GAMBUT - Pemkab Banjar menyiapkan perluasan pembayaran nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), termasuk untuk retribusi parkir, sebagai upaya memperluas digitalisasi transaksi daerah.

Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan kanal pembayaran digital. Berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar saat ini masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam indeks digitalisasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan capaian digitalisasi sekaligus memperluas ekosistem transaksi nontunai.

“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS. Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh SKPD pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkapnya.

Penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar sendiri mulai berkembang di sejumlah sektor pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan.

Masyarakat telah memanfaatkan QRIS untuk melakukan pembayaran di rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Perluasan penggunaan QRIS juga diarahkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banjar.

BPKPAD berencana menyusun program yang mendorong ASN lebih aktif menggunakan transaksi nontunai dalam aktivitas pembayaran.

Baca Juga Prakiraan Cuaca Kalsel Hari ini, Banjarmasin Banjarbaru Diselimuti Kabut Asap

Baca Juga Diduga Kesal Ditegur karena Bawa Perempuan, Nekat Bakar Rumah di Kompleks DPR Banjarmasin

Salah satu skema yang sedang dikaji ialah pemberian apresiasi kepada ASN dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi. Rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Bank Indonesia.

Meski demikian, perluasan transaksi digital masih menghadapi tantangan, terutama dalam membiasakan masyarakat menggunakan metode pembayaran nontunai. Kondisi wilayah Kabupaten Banjar yang tidak seluruhnya berciri perkotaan membuat transaksi digital belum sepenuhnya familier bagi sebagian warga, khususnya kalangan orang tua dan masyarakat perdesaan yang terbiasa menggunakan uang tunai.

“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucap Nashrullah.