WARTABANJAR.COM, BARABAI – Pembakal atau kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal mendapat penguatan kapasitas kepemimpinan pemerintahan. 

Program ini disiapkan Pemkab HST bersama Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan ditargetkan mulai berjalan pada triwulan IV 2026.

Bukan sekadar pelatihan administrasi, program tersebut akan mengasah kemampuan aparatur desa dan kelurahan dalam memimpin wilayah, menjalankan tata kelola pemerintahan hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah HST HM Pajaruddin ST mengatakan, pembakal dan lurah memiliki posisi yang sangat dekat dengan masyarakat. 

Berbagai persoalan pemerintahan di tingkat bawah juga banyak bersentuhan langsung dengan mereka.

“Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Pajaruddin.

Video: Kualitas Udara HST Mulai Membaik, Warga Kembali Padati Lapangan Dwi Warna Barabai

Baca juga: Mulai Selasa, PAM Bandarmasih Banjarmasin Bertahap Suplai Air Bersih ke Wilayah Terdampak Air Asin

Oleh karena itu, materi yang disiapkan tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan. 

Pembakal dan lurah juga akan mendapatkan pembekalan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta penguatan soliditas dan sinergi antaraparatur.

Program ini resmi masuk tahap kerja sama setelah Pemkab HST dan LPM IPDN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

Penandatanganan dilakukan Pajaruddin bersama Kepala LPM IPDN Ihwan Sudrajat di Kampus Pascasarjana IPDN Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) HST Eddy Rahmawan mengatakan pembekalan tersebut penting agar pembakal dan lurah semakin memahami posisi serta tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Harapannya, pembakal dan lurah semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, kapasitas aparatur desa dan kelurahan menjadi salah satu bagian penting karena pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berlangsung setiap hari di tingkat tersebut.

Kerja sama dengan IPDN ini bukan proses yang tiba-tiba.