Ia juga mengatakan, di sejumlah provinsi tersebut terdapat indikasi pembakaran secara masif yang dilakukan badan hukum swasta, termasuk perusahaan dan grup besar.

“Di beberapa provinsi tersebut diindikasikan ada pembakaran masif oleh badan-badan hukum swasta, oleh perusahaan-perusahaan, termasuk grup-grup besar,” katanya.

Menurutnya, proses penanganan atas indikasi tersebut saat ini dilakukan pemerintah pusat. DPR RI juga turut melakukan asistensi agar dugaan pelanggaran dapat segera diproses secara hukum.

“Apakah itu tindak pidana lingkungan maupun tindak pidana yang lainnya,” paparnya.

Terkhusus untuk Banjarbaru, Rifqinizamy mengatakan hingga saat ini dirinya belum mendengar adanya dugaan pembakaran dari sisi korporasi.

“Sampai hari ini ulun tidak ada mendengar,” katanya.

Rifqinizamy turut meminta masyarakat menahan diri untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memperbesar eskalasi karhutla.

“Karena apa pun proses pembakaran, alasannya hendak membakar sampah atau membakar sawah, itu saat ini berpotensi untuk bisa meningkatkan eskalasi. Dan ulun mohon agar kita semua menahan diri,” pungkasnya. (wartabanjar.com)