WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel dengan PT PLN UID Kalselteng terkait pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi, sempat diwarnai “ketegangan”.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana menilai lemahnya komunikasi pihak PLN dengan masyarakat.
“Informasi yang diberikan tidak jelas. Ini hak publik. Harus ada skema baru yang bisa disampaikan langsung kepada masyarakat sebelum pemadaman itu terjadi,” tegasnya.
Ia mengkritisi pula tidak sesuainya jadwal dan durasi pemadaman dengan kondisi yang dialami masyarakat.
Seringkali, durasinya lebih lama dari informasi dari pihak PLN.
Selain itu, Achmad Maulana meminta PLN terbuka soal penentuan wilayah yang terdampak pemadaman bergilir.
Karena, berdasar pengalamannya, meski jaraknya berdekatan ada yang terkena, ada pula yang tidak terkena pemadaman bergilir.
“Kalau memang ada pemeliharaan, sampaikan secara jelas dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Wilayah mana saja yang terdampak juga harus jelas, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi,” ucapnya.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Bergilir di Kalsel, Mahasiswa Minta PLN Beri Solusi dan Kompensasi
Baca Juga: PLN Minta Maaf pada Masyarakat Kalsel dan Kalteng Atas Pemadaman, Cegah Blackout Pulau Kalimantan
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri menilai pemaparan alasan pemadaman bergilir yang disampaikan pihak PLN dalam rapat itu bertele-tele bahkan terkesan tidak serius.
