WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai target nasional.

Dalam Warta Bicara, Jumat (26/6/2026), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kalsel, dr. Sri Wahyuni, mengulas lebih jauh berbagai langkah yang dilakukan untuk menjaga keaktifan peserta JKN tetap berada di atas target nasional.

Mulai dari evaluasi rutin hingga koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota menjadi bagian dari upaya tersebut.

Sri mengatakan, koordinasi rutin dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan agar tingkat keaktifan peserta JKN tetap terjaga sesuai ketentuan.

”Kami tetap memberikan fasilitasi dan melakukan koordinasi dengan 13 kabupaten/kota agar paling tidak kepesertaan aktif mencapai 80 persen sesuai PMK,” ujarnya.

Meski begitu, Sri mengakui masih ada beberapa daerah yang mengalami penurunan tingkat keaktifan peserta.

”Memang ada beberapa daerah yang mengalami penurunan, tetapi secara umum masih berada di atas target tersebut,” katanya.

Evaluasi terhadap kepesertaan aktif juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai bahan pemantauan.

”Setiap bulan kami melakukan analisis pembiayaan BPJS dan menganalisis kepesertaan aktif,” katanya.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar Dinkes Kalsel menentukan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah apabila ditemukan penurunan.

BACA JUGA: UHC Kalsel Lampaui Target Nasional 99,25 Persen, Keaktifan Peserta JKN di Banjarmasin Masih Jadi PR

BACA JUGA: Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS, ini Kata Kepala BPJS Kesehatan Banjarmasin

”Kalau ada penurunan, langsung kami tindak lanjuti dengan koordinasi sehingga bisa segera dilakukan langkah-langkah perbaikan,” lanjutnya.

Terkait polemik penghentian kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Banjarmasin, Sri mengungkapkan jumlah peserta yang semula dinonaktifkan mencapai sekitar 67 ribu jiwa.

”Awalnya pemutusan sebanyak 67 ribu peserta, sekarang tersisa sekitar 43 ribu yang belum diaktifkan kembali,” jelasnya.

Dinkes Kalsel juga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Banjarmasin, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.